Polemik Publik tentang LBGT




(IMM Kota Ambon) - Polemik tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi sangat viral di kalangan masyarakat. Menariknya, konon katanya parpol tertentu juga ada yang mendukung LGBT. Jika negara Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara menghalalkan LGBT maka dipastikan lambat laun nilai-nilai ketuhanan yang selama ini dipupuk akan tereliminasi karena adanya "kaum haram" tersebut. 

Bangsa Indonesia, kata Soepomo, dibangun dalam suatu tatanan integralistik. Artinya, kita adalah masyarakat organik. Setiap diri kita adalah anggota dari rumpun keluarga-keluarga. Model kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia adalah pemuliaan generasi dengan jelasnya garis keturunan yang membentuk rumpun-rumpun kemasyarakatan. Inilah jati diri pertama dalam bangunan hukum nasional pasca Proklamasi Kemerdekaan pada 1945.

LGBT saat ini lebih dari sekadar sebuah identitas, tetapi juga merupakan campaign substance and cover atas pelanggengan Same Sex Attraction (SSA). Perilaku LGBT dimulai dari suatu preferensi seksual, kemudian mewujud dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga. Preferensi seksual itu hadir dalam keyakinan atas aktualisasi diri, pemikiran berisi pembenaran preferensi tersebut, dan keinginan yang mendorong untuk merealisasikannya. Perbuatan homoseksual itu mewujud dalam hubungan interpersonal sesama homoseksual.

Selanjutnya, pembentukan keluarga LGBT adalah fase paling mutakhir dalam melanggengkan kedua perilaku yang lainnya, baik preferensinya maupun perbuatannya sebagai homoseksual. Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya, tidak ada satu pun agama, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian. 

Dari pertalian di atas maka masalah LGBT sudah keluar daripada jalur konstitusi Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yg bebunyi “Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini ketika LGBT dilegalkan di indonesia secara otomatis telah melanggar ketentuan UUD 1945. Dalam penegasan UUD 1945 pasal 29 di atas menegaskan bahwa negara indonesia ialah negara bertuhan, ketika sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhan sudah tentu pasti akan menjunjung tinggi setiap wahyu yang disampaikan oleh tuhan kepada agama masing-masing. 

Karenanya, bagi setiap warga negara Indonesia, isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam konteks yang paling sederhana, setidaknya dapat menjawab serangkaian pertanyaan. Pertama, apakah perilaku LGBT dapat dibenarkan Oleh Agama dan Konstitusi ? Kedua, apa konsesi norma hukum Indonesia menerima pelanggengan perilaku LGBT?, lantas darimana dasar legalisasi LGBT?.

Mengerucut pada pertanyaan diatas sudah barang tentu Perilaku LGBT tidak di benarkan oleh agama dan konstitusi kemudian konsensi norma hukum di Indonesia tidak menerima perilaku LGBT dan ketidakjelasannya dasar legalisasi LGBT di Indonesia, lantas darimana kah dasar untuk melegalkan LGBT di Indonesia, ataukah masalah LGBT di indonesia menjadi perahu politik yang sengaja ditumpangi oleh oknum-oknum tertentu yang hari ini berjuang untuk melegalkan LGBT di indonesia?



Oleh : Yusmianto Wally 
(Ketum PC IMM Kota Ambon)
25 Januari 2018

Tidak ada komentar