Kasus Jonru dan Pembelajaran untuk Kita


Jonru ditahan



Tepatnya pada pilpres 2014, nama Jonru Ginting mendadak viral. Ia tidak begitu dikenal sebelumnya, berbeda dengan Jokowi yang sudah ngetrend sejak masih menjadi Walikota Solo, dan kemudian bisa memenangi Pilgub DKI Jakarta mengalahkan petahana Fauzi Bowo. Tambah populer lagi ketika Jokowi mengalahkan Prabowo Subianto yang bisa disebut tokoh besar di negeri ini. Lantas bagaimana Jonru bisa seterkenal ini?

Sebelum digitalisasi merebak, sebelum internet dengan mudahnya diakses, plus maraknya sosial media, kepopuleran orang dan berikut kepakarannya, sangatlah terukur. Mereka yang bisa tampil di media, kalau bukan artis, pastilah pejabat publik. Sebab media tentu memilah narasumber atau pengisi acara, berdasar latar belakang keahliannya.

Mereka yang tulisannya muncul di koran atau majalah, terutama yang berkait dengan permasalahan publik, pastilah para ahli, akademisi, yang jelas rekam jejak keilmuannya. Tidak bisa sembarangan. Bahkan wartawan senior yang kemudian menjadi kolomnis, itupun membidik realitas secara general, tidak kongkrit-solutif layaknya akademisi. Karena itulah yang muncul ke permukaan, benar-benar yang bisa dipertanggung jawabkan.

Karena sekarang wilayah publik tidak lagi ada pembatasan, tidak lagi ada semacam “hirarkis keahlian”, maka orang bisa mengomentari banyak hal sekehendak hatinya. Tanpa perlu menengok keahliannya. Ini jelas sangat bertentangan dengan sikap kehati-hatian para Ulama terdahulu, yang tidak lekas menjawab atau mengomentari sesuatu hal, sebelum ia memahami.

Bahkan dalam kondisi tertentu, orang yang kita kira sangat ahli, sangat cerdas, justru sering menjawab tidak tahu, atau memberikan kesempatan yang lebih ahli untuk menjawab, karena ia takut jawabannya salah dan kemudian diikuti, sehingga banyak yang terperosok.

Masalahnya, era sosial media membuat orang merasa ahli dalam berbagai hal, dan tidak perlu mengukur tingkat keahlian, referensi yang jelas, sampai fakta-fakta lain yang seharusnya juga menjadi pertimbangan. Begitu pun dalam menyerap informasi, hal yang sekilas bombastis dengan gampangnya dipercaya.

Dalam konteks akademik, rekam jejak seseorang bisa dilihat dari gelar akademik. Namun jika gelar akademik tidak selalu menyakinkan, bisa dilihat dari karya tulis yang dihasilkan, dari berbagai tema yang ia potret dan diracik dalam sebuah opini yang ciamik nan mencerahkan.

Pendapat yang disampaikan oleh ahlinya, akan membawa pada gerbang pemahaman yang lebih mendalam, reflektif, dan mungkin pada tahap solutif. Namun sebaliknya, pendapat yang diutarakan serampangan saja, justru menimbulkan purbasangka, melecut emosi, dan tengkar sana sini tanpa mengerti apa yang sebenarnya tengah dicari. Pendapat semacam itu bisa melahirkan sinisme, atau pada tahap tertentu memicu reaksi yang tak berkesadaran.

Bahkan sekelas wartawan senior, yang kaya pengalaman di lapangan, bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang, dalam setiap kolom yang ia sajikan, sifatnya sangat general, karena secara sadar ia seorang generalis, bukan spesialis. Lantas bagaimana dengan kita, khususnya saya yang hanya main-main google dan sosial media? ini tentu menjadi pelajaran bersama.

Bahwa kita harus senantiasa menghargai pendapat para ahli, sebelum mengemukakan pendapat sendiri. Bahwa kita harus lebih hati-hati, sebelum akhirnya sikat sana sini, yang ujungnya dilaporkan polisi, dan mendekam di jeruji besi. Jangan bandingkan orang semacam ini dengan Buya Hamka atau Pramoedya Ananta Toer, duh jelas jauh sekali bedanya.

Jonru yang kemarin ditetapkan menjadi tersangka, karena dinilai melanggar UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik, menjadi perbicangan luas dimana-mana. Entah bagaimana mulanya, sehingga Jonru sangat lekat dengan sikapnya mengkritisi Presiden Jokowi, entah saat masih kampanye, sampai hari-hari ini. Padahal ada banyak yang kritis terhadap Jokowi, namun tidak ada yang seterkenal Jonru.

Namun kritik biasanya bersifat korektif. Maka itu sangat dibutuhkan. Misalkan, seorang ahli ekonomi mengkritik kebijakan ekonomi Pemerintah, dalam rangka memberikan koreksi dan alternatif solusi. Ahli-ahli yang lain memberikan kritik dalam rangka memberikan masukan konstruktif, dan sekaligus mengingatkan jika ada kebijakan yang keliru. Dalam konteks ini, kritik sangatlah dibutuhkan Pemerintah.

Hal-hal kritis-strategis ini barangkali tidak kita dapati dalam setiap postingan Jonru, sehingga orang lain mendapatkan justifikasi untuk melaporkannya ke polisi. Entah mulai dari mempertanyakan Orang tua Presiden, menanggapi isu PKI, sampai hal-hal lain yang lebih tepat disebut sinis, daripada kritik yang berasal dari penalaran kritis.

Itulah kenapa, dalam konteks argumentasi publik, Jonru sama sekali tidak menawarkan solusi, dan justru semakin memperkeruh suasana. Saat Presiden tengah sibuk bekerja, keluar masuk daerah guna memantau proyek Pemerintah, ia masih saja mempertanyakan asal usul, orang tua, sampai hal-hal lain yang seharusnya tidak lagi dipertanyakan, dan malah bisa membuat pengikutnya, yang tentu adalah warga Indonesia, makin tidak percaya dengan Presidennya.

Namun jangan pula membabi buta menyalahkan Jonru, sebab banyak juga orang yang mungkin sepertinya, tapi tidak mau nampak ke permukaan. Mereka kemudian “meminjam Jonru” untuk melampiaskannya. Maka semakin banyak yang membagikan, tapi tetap Jonru yang dikedepankan. Itulah yang membuat kenapa Jonru bisa sangat terkenal saat ini. Bukan karena kepakaran, tapi karena ia mewakili publik yang kontra dengan Presiden, tapi tak mau berurusan dengan hal-hal rumit. Maka lebih aman membagikan postingan Jonru saja.

Selain juga, popularitas Jonru saat ini tidak akan terjadi, kalau tidak berkaitan dengan Jokowi. Sebab Jokowi figur yang terkenal, maka namanya pun juga ikut terkenal. Anda bayangkan jika waktu itu obyek kritik Jonru adalah tukang sapu jalanan, tentu namanya tidak terangkat seperti sekarang ini.

Karena pada akhirnya ia memiliki banyak pengikut, maka pada sisi lain, pengunjung website sampai barang-barang yang ia jual juga terpromosikan lebih luas. Entah bagaimana melihat keadaan ini, tapi Jonru patut berterima kasih juga dengan Jokowi. Sementara nama Jokowi tergerus, ia makin leluasa meningkatkan pundi-pundi, diundang sana sini, sampai berpromosi.

Ini tentu tidak etis, namun kita berharap Pemerintah, khususnya Jokowi bisa memaafkan Jonru, sebab jeruji besi tidak justru menjadi solusi. Jonru pun bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar lebih hati-hati lagi beropini di sosial media. []

Blitar, 30 September 2017
Ahmad Fahrizal Aziz

tulisan ini juga bisa dibaca di https://www.qureta.com/post/belajar-dari-jonru

Tidak ada komentar